MLH.co.id (Bekasi)- Pencemaran sungai yang disebabkan oleh pembuangan limbah industri dan juga sampah rumah tangga masih menjadi persoalan di Kabupaten Bekasi. Komnas PPPLH menilai permasalahan pencemaran sungai ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dengan menjadi problem solfer dan bekerja sama dengan masyarakat dan stakeholder dibidangnya.
“Kesadaran masyarakat harus dibangun dengan edukasi berkelanjutan bekerjasama dengan stakeholder di bidangnya,” Kata Ketua Umum Komnas PPPLH, Hermanto.
Dirinya menegaskan pemerintah daerah harus di posisi problem solfer( penyelesai masalah) bukan hanya publik service (melayani) untuk mengatasi problem sampah.
“Kami komnas PPPLH tentunya siap berkolaburasi dengan pemerintah daerah,” Terang Hermanto.
Misalnya, sambung Hermanto dengan memberikan edukasi sampah dan melakukan pendampingan di masyarakat.
” Masyarakat perlu mendapatkan edukasi sampah, bagaimana sampah bisa di kelola menjadi bernilai,” Ujarnya.
” Kami komnas PPPLH punya program sekolah sampah dengan tenaga ahli ( expert) di bidang lingkungan hidup dan pernah membahas masalah sampah dan kemitraan tentang pengelolaan sampah diseluruh Indonesia di KLHK,” Katanya.
Menurutnya Komnas PPPLH berharap pemerintah daerah dalam hal ini dinas yang berkaitan dengan lingkungan hidup welcome terhadap masukan masyarakat khususnya stakeholder yang memahami lingkungan hidup.
” Kita bisa mengkritisi tapi juga bisa memberikan solusi ,” Katanya.
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) harus memadai dalam arti bisa memberikan manfaat dan nilai tambah. Hal ini harus dilakukan bersama – sama baik masyarakat maupun pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. (Rois)
